Pedoman Pengelolaan Organisasi

PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI

Pedoman Pengelolaan Keuangan

Pedoman Pengelolaan Bagian Keuangan
1.	Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2.	Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
3.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
4.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
5.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap.
6.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
7.	PMK Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023
8.	PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
9.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 50/PMK.05/2018 Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
10.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 57/PMK.06/2018 Tentang Perubahan Ataas Peraturan Menteri Keuangan No 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara
11.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran
12.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
13.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementrian Negara/Lembaga
14.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 186/PMK.05/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan no 163/PMK.05/2013 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
15.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
16.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 379/PB/2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 494/PB/2017 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan
17.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No Kep 531/PB/2018 Tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
18.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 237/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah
Pedoman Pengelolaan Bagian Umum
1.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
3.	Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 43/PB/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
4.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan
5.	Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara
6.	PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
7.	PERPES No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
8.	PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
9.	Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
10.	PMK No. 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
11.	PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara
12.	SK KMA No. 131/KMA/SK/VII/2023 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
13.	SK Sekretaris MA No. 627/SEK/SK/VII/2023 Tentang Klarifikasi Arsip dan Sistem Klarifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
Pedoman Pengelolaan Kepegawaian
1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2.	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Menjelaskan Tentang Jabatan Fungsional, Hak-Hak Yang Di Dapat Oleh ASN
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
8.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
10.	PERMA No. 7 Tahun 2016 Tentang Disiplin
11.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
12.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
14.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
15.	Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pegwai Negeri Sipil Elektronik
16.	PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
17.	PERKA BKN Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat PNS Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah
18.	Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS
19.	KMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaharuan Pola Promosi Dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama.
20.	KMA Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaharuan Pola Promosi Dan Mutasi Kepaniteraa di Lingkungan Peradilan Agama
21.	SEMA Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai
22.	PERMA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
23.	PERMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
24.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/Sk/V/2008
25.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
26.	Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda
Pedoman Pengelolaan Organisasi
1.	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4.	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi
5.	KMA Nomor 096 Tahun 2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama
6.	Peraturan Menpan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana
7.	Peraturan Menpan Nomor 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP
8.	Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
9.	PERMA Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
10.	PERMA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
11.	PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
Pedoman Pengelolaan Tata Laksana
1.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1976 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Pejabat Negara
2.	Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
4.	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
8.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/Sk/V/2008
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
10.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
Pedoman Pengelolaan Perencanaan
1.	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2.	UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3.	UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
4.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5.	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
6.	PP NO 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7.	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
8.	Peraturan Menteri Keuangan No. 171 /PMK.02/2013 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
9.	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
10.	Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata cara revisi Anggaran Tahun 2018
11.	Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 49/PMMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
12.	Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai ASN
13.	Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
14.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2011 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran
15.	PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
16.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
17.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.40/PB/2016 Tentang Perubahan ketiga atas PER/57/PB/2012 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
18.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara
19.	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
Pedoman Pengelolaan Pelaporan
1.	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2.	UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3.	UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6.	Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7.	Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
8.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi
1.	Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3.	SK Ketua MA RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
4.	SK Ketua MA RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
5.	Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6.	Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya