Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan

  1. Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan
  2. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung
  4. Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  5. Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama
  6. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
  8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan
  10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
  11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).
  12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standart Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
  13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 216/KMA/SK/XII/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan
  14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  15. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama

Hits: 153

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
× ARWANA Chat