Bimtek Peradilan Agama: Program Prioritas Mahkamah Agung RI tahun 2023 untuk Peradilan Agama: Recht ist was dem volke nutzt.

Jumat 20/1 2023 – Pimpinan, Hakim, dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungai Raya mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Peradilan Agama secara daring, yang digelar oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Acara dibuka dengan sambutan Direktur Jenderal Badilag, Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. kemudian diikuti dengan Pemberian Arahan dan Pembinaan yang diisi oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan seluruh satuan kerja Pengadilan Agama di Indonesia yang berjumlah 441 satuan kerja.

Hadir di Media Center PA Sungai Raya, Wakil Ketua PA, Ibu Ulfa Fithriani, S.H.I, M.H.; Hakim, Bapak Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ibu Soffatul Fuadiyyah, S.H., dan seluruh staf yang mengikuti bimbingan teknis.

Dalam sambutannya, Dirjen Badilag menyampaikan garis besar Program Prioritas Badilag Tahun 2023 yakni:

  1. Penguatan Kelembagaan;
  2. Penguatan Integritas;
  3. Penguatan Sumber Daya Manusia;
  4. Penguatan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Keempat program prioritas tersebut, dijabarkan secara terperinci dalam pembinaan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung mengingatkan bahwa MA telah memasuki fase pertengahan dari pelaksanaan cetak biru pembaruan peradilan yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2010. Ada tak sedikit PR yakni, integritas, efektivitas kelembagaan, SDM dan kemandirian badan peradilan. Tugas dan tantangan berat ada di depan mata sehingga dibutuhkan tekad dan solidaritas aparatur peradilan agar cita-cita mulia yakni lembaga peradilan yang Agung dapat terwujud..

KMA memberikan penjelasan tentang Program Prioritas Peradilan Agama tahun 2023: Pertama, tentang penguatan kelembagaan, sejak adanya revisi UU Peradilan Agama sebagaimana terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ekspektasi masyarakat terhadap pengadilan agama menjadi besar, oleh karenanya MA akan mengawal peran dan eksistensi peradilan agama, sehingga benar-benar dapat menyeesaikan problematika hukum di masyarakat, salah satu yang menjadi concern utama saat ini yaitu perlindungan perempuan dan anak dimana hakim harus peka dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan isu tersebut. Adapun perlu dilakukan pula optimalisasi mediasi, pelaksanaan putusan (ekskusi) dimana hal ini menjadi problem karena banyak putusan tidak bisa dieksekusi karena alasan teknis dan non teknis.

Putusan tidak dilaksanakan merupakan suatu hal yang sia-sia sebagaimana adagium “Recht ist was dem volke nutzt”, hukum adalah apa yang berguna bagi masyarakat. Sama halnya dengan kisah Umar bin Khattab yang seharusnya menjadi pedoman hakim, dimana Umar menegaskan bahwa tidak ada guananya putusan yang benar bila ia tidak dilaksanakan.

Harus dilakukan inovasi dan menemukan cara agar putusan dapat dieksekusi dengan mudah dan tepat, tidak hanya menjadi macan kertas semata. Saat ini MA sedang membuat Pokja eksekusi dan aplikasi eksekusi agar bisa dipakai dengan baik, bukan hanya untuk keperluan pembuatan laporan akhir bulan dan catatan putusan, tetapi untuk mendukung pelaksanaan eksekusi: bagaimana eksekusi bisa berjalan baik tanpa melangar HAM.

Ketua Mahkamah Agung mengingatkan bahwa akan diupayakan pembanguan gedung dan peyediaan sarana prasarana satuan kerja yang masih belum memiliki gedung, juga renovasi dan rehab sarana-prasarana lain. Pembentukan pengadilan di kabupaten/ kota yang belum terdapat pengadilan juga diusahakan. Pun demikian dengan peningkatan kelas pengadilan, juga terus diupayakan. Kenaikan kelas Pengadilan kelas I A ke I A khusus terus dipertimbangkan.

Kedua, Penguatan Integritas, yang ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan bagi masyarakat, yaitu dengan cara optimalisasi pembangunan ZI, WBK dan WBBM di setiap satuan kerja; serta peningkatan pengawasan baik yang bersifat preventif dan represif. KMA mengapresiasi pengawasan represif Badilag yang menggunakan Access CCTV Online (ACO) pada seluruh satuan kerja yang menandakan suatau modernitas dan efektifitas pengawasan.

Nilai kejujuran dan kesadaran pribadi merupakan hal utama yang akan terus dibentuk kepada hakim dan seluruh aparatur peradilan. Kuncinya adalah harus dekat dengan allah. “Makin banyak beramal, makin dekat dengan Allah, makin terjaga integritas.” KMA mengingatkan seluruh peserta bimtek bahwa bila kita makin dekat dengan Tuhan, maka makin mulia integritas kita.

KMA menutup poin program prioritas kedua ini dengan adagium ahli hukum Belanda, B.M. Taverne, “Berikan saya hakim, jaksa, polisi, advokat yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun saya bisa mendatangkan keadilan. Bagaimanapun bagusnya suatu rumusan undang-undang bila tidak ada aparat yang bermoral dan berintegritas, hasilnya akan tetap buruk.”- “Geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken”

Ketiga, Peningkatan SDM dimana hal itu merupakan kunci keberhasilan kinerja organisasi. Pendidikan, pelatihan dan pengalaman merupakan 3 indikator utama yg mempengaruhi kinerja tersebut. Pembinaan, monitoring dan evaluasi berkala harus dioptimalkan, pembinaan teknis yudisial harus ditingkatkan. Pengadilan tingkat banding dapat membentuk forum diskusi berkala untuk mendiskusikan masalah-masalah di pengadilan atau putusan-putusan menarik yang dapat meningkatkan keilmuan. Hal tersebut dapat menciptakan ilmu amaliah beramal ilmiah. Hal itu ditujukan agar masalah-masalah yang dihadapi satuan-satuan kerja dapat diselesaikan dengan cepat, baik, dan benar.

Kuantitas SDM juga menjadi concern dimana banyak satuan kerja yang memutus perkara dengan hakim tunggal karena kekurangan hakim. Hal ini bisa ditanggulangi dengan cara mengisi posisi hakim dengan CPNS baru yang berstatus Analis Perkara Peradilan yang berhasil menjadi hakim. Adapun SDM nonhakim juga terus diupayakan untuk memperoleh tambahan.

Keempat, Penguatan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dimana tren digital telah menggeser cara hidup sehingga hukum pun harus beradaptasi. Teknologi informasi dalam kurun waktu 10 tahun ini telah mendongkrak kinerja badan peradilan, dengan penggunaan e-court dan e-litigasi yang mempermudah layanan peradilan bagi masyarakat. Badilag dihimbau untuk terus berkreasi dan berinovasi agar peradilan modern dan up to date dapat diwujudkan dengan pelayanan, dan monitoring dan evaluasi yang efisien. Namun jangan sampai kerja cepat yang disokong IT yang baik itu dilakukan dengan melanggar hukum acara. Boleh kerja cepat, tetapi jangan melanggar hukum materiil dan formal.

Ketua Mahkamah Agung berharap semoga satuan-satuan kerja mempunyai aplikasi pendukung kinerja peradilan dengan nama dan tujuan yang sama yang dikoordinasikan oleh Pengadilan banding dan dikontrol langsung oleh Badilag. Sehingga hal itu akan memudahkan sosialisasi dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang juga didukung denganhadirnya buku saku dan panduan bagi masyarakat mengenai aplikasi-aplikasi tersebut.

Ketua Mahkamah Agung berharap pula mengingat bahwa Hukum kerap tertinggal dibelakang, sehingga KMA berharap kegiatan Bimtek dapat menghasilkan ide-ide yang bisa digunakan untuk memajukan peradilan agama.

Acara disusul dengan diskusi antara satuan-satuan kerja dengan Ketua Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dirjen Badilag, Bapak Dr.H.Candra Boy Seroza, S.Ag.,M.Ag hingga pukul 11.30 Waktu Indonesia Barat. (rdsan9)

 

 

Hits: 96

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
× ARWANA Chat