Rapat Perdana Tim Pembangunan ZI PA Sungai Raya

Pada bulan April yang lalu, Pengadilan Agama Sungai Raya telah melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas. Menurut Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H. saat memberikan pengarahan dalam rapat perdana tim pembangunan ZI, Jum’at (21/6/2019) mengatakan bahwa seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungai Raya telah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada saat pencanangan yang lalu.

“Langkah awal telah kita laksanakan, saatnya sekarang kita lanjutkan ke tahap pembangunan zona integritas. Beliau berharap dengan adanya pembangunan zona integritas ini pelayanan di Pengadilan Agama Sungai Raya bisa lebih baik lagi” harapnya.

Dari hasil monitoring beliau, khususnya dibagian pelayanan telah terjadi penurunan kualitas layanan terutama masih adanya keterlambatan dalam penerbitan akta cerai dan pelaksanaan sidang ikrar.

Beliau berharap kepada Ketua Tim dan koordinator untuk bisa memperbaiki manajemen/kinerja dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Ketua Tim Pembangunan ZI Mawardi, S.Ag., M.H.I. berharap setiap pegawai yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab untuk membangun ZI dapat mempersiapkan dokumen dan segala sesuatunya sesuai buku saku yang telah diterbitkan oleh Dirjen Badilag.

“Walaupun berdasarkan SK KMA Nomor 58/KMA/SK/III/2019 sebenarnya syarat pengajuan penetapan WBK dan WBBM, Pengadilan Agama Sungai Raya belumlah bisa memenuhinya” katanya.

Sebagaimana SK tersebut, 6 point yang harus dipenuhi oleh satker dalam memenuhi syarat pengajuan WBK dan WBBM adalah :

  1. Merupakan satker yang penting/ strategis dalam melakukan pelayanan publik;
  2. Mengelola sumber daya yang cukup besar;
  3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi dengan PMPRB lebih dari 75 pada satker tersebut;
  4. Memiliki inovasi unggulan terkait dengan pelayanan publik;
  5. Penilaian terakhir telah memperoleh predikat “A” dalam penilaian akreditasi/sistem akreditasi penjaminan mutu; dan
  6. Penilaian terakhir telah memperoleh nilai minimal “B” dari Pengadilan Tingkat Banding atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). (Roni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *